KEKUASAAN DAN MORALITAS MACHIVELLI

1. Pengertian Kekuasaan dan Kekuasaan Politik

Kekuasaan dalam kajian ilmu politik merupakan salah satu komponen dasar penting dalam mempelajari ilmu politik. Kekuasaan (power) adalah kemampuan seseorang  atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku manusia atau kelompok lain untuk mengikuti sehingga sesuai dengan pemilik kekuasaan.[1]

Ada beberapa macam bentuk kekuasaan yang akan dibahas oleh penulis. Kekuasaan politik merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang penting yang akan dibahas oleh penulis. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat – akibatnya sesuai dengan tujuan – tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial, yakni yang fokusnya diarahkan kepada negara yang satu – satunya pihak yang berwenang memilki hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak juga mencakup hal – hal tentang merebut atau memperthankan kekuasaan saja, melainkan mencakup pengendalian tindakan dan pengendalian aktivitas negara di bidang administrasi, legislatif dan yudikatif. [2]Namun demikian kekuasaan politik tidaklah mungkin tanpa pengguna kekuasaan yang disebut penguasa, penguasa bertugas untuk melakukan kontrol. Penguasa disaat menjalankan tugasnya perlu adanya sarana dan alat untuk menjalankan tugasnya. Ossip K. Flechtheim membedakan dua macam kekuasaan politik yaitu :

a.       Bagian dari kekuasaan sosial yang (khususnya) terwujud dalam negara (kekuasaan negara) saperti lembaga – lembaga pemerintahan, DPR, presiden dan sebagainya

b.      Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara, yaitu aliran – aliran dan asosiasi[3]

Terdapat enam konsep mengenai kekuasaan politik. Pengaruh,persuasi, manipulasi, koersi, force dan kewenangan. Pengaruh adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengubah sikap dan perilaku. Persuasi adalah kemapuan untuk meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Manipulasi adalah penggunaan pengaruh, dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya melakukan kenginan pemegang kekeuasaan. Koersi adalah peragaan kekuasaan dengan menggunakan paksaan. Force adalah penggunaan tekanan fisik dengan membatasi kebebasan secara biologis untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan seseorang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena sesuai dengan azas dan prosedur yang berlaku.[4]    

2. Sejarah Kekuasaan

Kekuasaan biasanya berbentuk dengan sebuah hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ada yang memberi perintah dan ada yang mematuhi perintah. Oleh karena itu tidak ada persamaan martabat, derajat, selalu ada yang tinggi dan yang rendah dalam konteks jabatan, serta selau ada unsur paksaan. Paksaan yang dapat di praktekkan atau difungsikan tidak secara gamblang dan ada juga yang secara gamblang.

Kekuasaan bersumber dari berbagai segi. Segi paksaan, misalnya seoramg polisi memaksa pelaku tindak kriminal karena, dari persenjataan polisi lebih lengkap. Dari segi kedudukan, misalnya seorang komandan dengan prajuritnya dan menteri memecat pegawainya yang melakukan korupsi. Segi kekayaan, mislnya sorang pengusaha kaya dapat mempengaruhi politisi dengan kekayaannya. Dari segi agama, misalnya pendeta dan umatnya, Pendeta Jim Jonestown di Guyana pada tahun 1978 yang melakukan pembunuhan massal yang dilatar belakangi ketaatan umatnya dengan pendeta tersebut.[5]

3. Teori Kekuasaan Niccolo Machiavelli (1467 - 1527)

Dalam bukunya yang berjudul The prince (Sang Penguasa), Machiavelli berhasil mengeluarkan sebuah teori, yaitu teori kekuasaan. Teori kekuasaan Machiaevelli adalah kekuasaan yang dimiliki negara secara mutlak dapat dipertahankan dan direbut oleh seorang penguasa dengan menghalalkan segala cara, termasuk cara binatang. Machiavelli mengatakan bahwa obsesi penguasa ditekankan pada negara kekuasaan, dimana kedaulatan tertinggi terletak pada penguasa negara dan bukan pada rakyat serta prinsip – prinsip hukum. Para penguasa yang menggunakan cara – cara keji, kejam, dan jahat tidaklah dapat dikatakan memperoleh kekuasaan dengan cara bijaksana dan nasib baik semata. Tindakan dengan cara tersebut dapat diimbangi dengan cara mencari simpati rakyat serta berjuang untuk kebahagian mereka.[6]

Keberhasilan penguasa dalam mempertahankan kekuasaanya lebih menekankan pada sektor militer, karena militer memilki tujuan untuk melindungi penguasa dari tindakan jahat dan demi keamanan negara dan kekuasaannya. Sebagaimana Nabi, dalam sejarah menurut Machiavelli, nabi – nabi bersenjatalah dan memiliki senjatalah yang berhasil memperjuangkan misi kenabiannya.[7]

Cara binatang yang dimaksdkan Machiavelli adalah, bagaimana seorang penguasa dapat menempatkan posisinya dalam situasi apapun. Penguasa dapat bersikap sebagai seekor Singa pada suatu waktu, pada saat lain dia dapat bersikap sebagai seekor Kancil. Singa yang buas dan kejam memilki kelemahan,ia tidak memiliki penciuman yang tajam seperti kancil dan kelincahan seperti kancil, dengan kemampuannya tersebut kancil dapat menghindari perangkap. Kencil tidak memilki tenaga yang cukup untuk menghadapi mangsa. Dengan keadaan seperti itu seseorang harus bertindak seperti singa, sebab singa adalah si raja hutan. Dengan kata lain penguasa harus pandai dalam menggunakan cara kekuasaanya, baik dengan cara manusia ataupun cara binatang. Manusia memilki dua sifat yang berbeda, disisi lain manusia adalah penyayang, tulus, pemurah, baik hati,dan disisi lain manusia mampu bersikap kasar, jahat dan kejam. Dalam bukunya the Prince, penguasa dapat bertindak sebagai singa yang kejam di suatu saat, dan menjadi rubah disaat yang lain. Hanya dengan cara seperti itu yang dilakukan pemimpin untuk mempertahankan kekuasaannya. [8]

Soeharto adalah salah satu presiden Indonesia yang banyak menggunakan kedua teori tersebut dalam mempertahankan maupun merebut kekuasaan Indonesia pada zaman Orde Baru (1966-1997). Contohnya pada struktur pemerintahannya, dalam orde baru kita mengenal dengan istilah ABG (Abri, Birokrasi, Golkar). Tiga elemen pemrintahan tersebut menjadi sistem politik yang digunakan Soeharto dalam konsep strategi politik dalam mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Struktur  dan fungsi yang menjadi kekuatan di era Orde Baru :

1.      Pembentukan Kabinet  Pembangunan

Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera.

Fungsinya adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional.

2.      Sistem Kepartaian

Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER(Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).

Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak pemilu 1971-1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah dimana terjadi perimbangan suara di MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Suharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode pemilihan.

3.      ABRI

Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Fungsi dari kekuatan militer adalah sebagai alat/sarana untuk mempermudah dan menghegemoni masyarakat dalam membantu  Suharto mencapai puncak kekuasaan, juga mengekang rakyatnya. 

4.   Pemasyarakatan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

 Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru.

Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

5.      Pembubaran PKI dan Organisasi masanya

Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan :

·  Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966..

·  Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

·  Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965. Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Strategi Soeharto dalam mempertahankan kekuasaanya di Indonesia dengan menghegemoni rakyat Indonesia dengan ideologi – ideologi negara yaitu Pancasila dalam Penataran P4, sehingga secara tidak sadar rakyat dikurangi kebebasannya untuk berpendapat dan menyuarakan suaranya sebagai kontrol dalam menjalankan sistem politik dan politik yang demokrasi. Soeharto dalam mengahadapi lawan - lawan politiknya dengan menggunakn teori kekuasaan Machiavelli, dengan dapat memposisikan dirinya dalam menghadapi situasi politik yang dihadapinya, tercetus dengan istilah “Membunuh dengan tangan kanan, tangan kiri disembunyikan”.

Alasan penulis dalam mencontohkan teori kekuasaan Machiavelli adalah teori tersebut adalah terori politik yang menggambarkan realitas politik yang benar terjadi di berbagai aktivitas politik. Teori politik Machiavelli yang merupakan teori realitas bukan idealitas seperti Plato dan Aristoteles, merupakan gambaran sebbuah aktivitas politik dalam mempertahankan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara dan memisahkan moralitas dalam upaya melanggengkan kekuasaan yang ada.

4. Hubungan Moralitas dan Kekuasaan Politik

 Tujuan menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan, menurut Machiavelli dalam Dicourse, semua tujuan penguasa adalah untuk kebaikan umum (common good). Penguasa tidak harus membahas apakah tindakannya tersebut sudah sesuai dengan moral dan agama atau adakah batas – batas etis yang boleh dilanggarnya. Tidak dapat kejahatan dalam politik, hanya kesalahn kecil semata. Penguasa hanya memiliki satu – satunya batasan adalah ia harus menggunakan tujuannya untuk kebenaran dan ia memiliki dasar yang masuk akal dalam mengatakan bahwa cara – cara yang dipilih akan kondusif bagi tujuan yang diingnkannya.[9]

Dalam pemikiran klasik dan kristen, mengenai cara yang jahat dan tujuan yang baik tidaklah masuk akal. Tindakan yang meyimpang dari hukum alam dan hukm ketuhanan secara moral dianggap salah dan tidak ada tujannya. [10]  

Tidak ada hubungan antara moral dan kekuasaan politik. Menurut Machiavelli, moral dan kekuasaan politik harus dipisahkan. Karena tujuan menghalalkan cara sudah terlihat jelas bahwa penguasa menggunakan cara – cara yang tidak baik (tindakan amoral) dalam mempertahankan dan merebut kekuasaan. Pemimpin dapat menggunakan cara apapun selama ia mampu menjelaskan dengan alasan yang tepat bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan umum. [11]

---

[1] Miriam, Budiardjo. Dasar – dasar Ilmu Politik. (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama : 2006 ) Hal : 33

[2] Ibid, Hal : 37

[3] Ibid, Hal : 38

[4] Ramlan, Surbakti. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia: 1992) Hal : 57

[5] Miriam, Budiardjo. Dasar – dasar….Hal :33

[6]Firdaus, Syam. Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia ke - 3. (Jakarta, Bumi Aksara : 2007) Hal : 112 - 113

[7] Ibid, Hal : 113

[8] Ibid, Hal : 108

[9] Henry, Schmant. Filsafat Politik : Kajian Historis dari zaman Yunani Kuno sampai ZamanModern . (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2002) Hal : 257

[10] Ibid , Hal : 258

[11] Ibid, Hal : 260